No.

Pedoman

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

6.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

No.

Pedoman

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

3.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

4.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

5.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

6.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan

7.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung RI

8.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran

9.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

10.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

11.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

12.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

13.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik

14.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

15.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan

16.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/SK/KMA/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

17.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan

18.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3128/DjA/OT.01.1/SK/11/2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran PNBP di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2021

19.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama

20.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama

No.

Pedoman

1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

4.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

5.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan

6.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan

7.

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

8.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Kedinasan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

9.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/SK/I/2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan

10.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

11.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 90/KMA/SK/III/2022 tentang Pemberlakuan dan Penggunaan Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Aplikasi PNBP) Versi 2.0 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

12.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 292/KMA/SK/XII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama

13.

Keputusan Ketua Mahmakah Agung Republik Indonesia Nomor 246/KMA/SK/XII/2021 tentang Pemberlakuan Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application

14.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Electronic-Budgeting Implementation, Monitoring, dan Accountability pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

15.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

16.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269/SK/KMA/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya